09 Desember 2014

KTKLN Menjadi Keluhan TKI saat Presiden Jokowi Mengadakan E-Blusukan

Inovasi baru pemerintahan presiden Jokowi-JK adalah dengan menggunakan system E-Blusukan. Maklum saja, blusukan merupakan citra yang sangat erat melekat pada diri Presiden ke 7 Indonesia ini. Pada saat menjabat sebagai walikota dan gurbenur tentunya mudah saja melakukan program blusukan ke daerah-daerah, namun posisi beliau sekarang yang menjabat sebagai presiden di negeri beribu pulau ini nampaknya agak sulit jika pak presiden harus mengunjungi satu per satu. Maka segenap tim transisi JOKOWI-JK menggunakan system E-Blusukan yang sudah sempat di uji cobakan pada saat kompanye pemilihan presiden 2014. E-Blusukan ini merupakan bentuk blusukan menggunakan internet melalui video conference. Beberapa waktu yag lalu, Presiden Jokowi melakukan blusukan dengan TKI yang berada di beberapa Negara seperti Malaysia, singapura, hongkong, arab Saudi dll. Para TKI bisa dengan bebas mengutarakan keluhannya kepada presiden Jokowi dan mendapatkan tanggapan langsung dari presiden. Dalam E-Blusukan itu ternyata yang menjadi sorotan para TKI adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Para TKI dari beberapa Negara itu menganggap penerapan kartu tersebut terhadap TKI tidak ada manfaatnya bagi TKI bahkan justru cenderung mendiskriminasikan para TKI Saya sendiripun sebagai TKI yang bekerja di kapal pesiar merasa kartu KTKLN itu justru menambah deretan banyaknya dokumentasi yang harus saya urus sebagai pekerja di kapal pesiar. Sebenarnya sebagai seorang TKI kapal pesiar (pelaut) kami sudah mencatatkan diri sebagai seorang pelaut asal Indonesia dengan melengkapi dokumen SID (Seaman Identify Card). Dengan kartu identitas pelaut ini saja pihak imigrasi luar negeri sudah mengetahui bahwa kami adalah TKI yang bekerja sebagai pelaut. Lalu dimana fungsi KTKLN? Namun beginilah realita dari birokrasi Indonesia tercinta ini. TKI yang merupakan pahlawan devisa Negara justru di dipersulit dengan banyaknya dokumen yang harus kami siapkan. Dan anehnya dokumen itu hanya diharuskan di Negara kita sendiri. Sesampainya di Negara tempat kita bekerja yang jelas sebagai TKI kapal pesiar misalnya, hanya butuh passport, visa, seaman book, BST (basic safety training) dan SID. Semoga dengan adanya revolusi mental dari pak presiden Jokowi bisa merubah system birokrasi di Negara kita agar lebih baik lagi. Kita doakan saja.

Artikel Terkait Lainnya Seputar:



0 komentar:

Posting Komentar

cari artikel menarik disini